Nahdlatul Ulama berada di titik krusial ketika gelombang sentralisasi kekuasaan di tubuh PBNU memantik kegelisahan para kiai daerah. Dari pembatalan hasil Konfercab hingga kartekerisasi yang masif, muncul pertanyaan: apakah NU sedang mengabaikan nilai kearifan yang menjadi fondasi sejarahnya?
Oleh: Aguk Irawan - Pengasuh Pesantren Kreatif Baitul Kilmah, Bantul, DIY
DI sebuah tikungan sejarah, ketika angin transformasi bertiup kencang, Nahdlatul Ulama—rumah besar para kiai dan umat—berada di persimpangan jalan. Ia ibarat perahu tua sarat makna yang mengarungi zaman dengan petuah tawassuth (moderat) dan tasamuh (toleran). Namun belakangan, nakhoda di pusat kemudi seolah lupa akan kompas kearifan itu. Sebuah bayang-bayang membentang: sentralisme yang dingin, nyaris militeristik, melingkupi denyut nadi organisasi khidmah ini.
Dalam sejarahnya, pada mulanya NU adalah himpunan para kiai pesantren atau setidaknya dari lembaga pendidikan diniyah—sebuah majelis ilmu—dengan akar rumput yang hidup dari kesederhanaan dan ketulusan. Kini ia juga sebuah organisasi raksasa dengan struktur yang menjangkau desa-desa. Struktur, bagaimanapun, mensyaratkan aturan, dan aturan sering kali berhadapan dengan kuasa.
Kita melihat bagaimana PBNU hasil Muktamar Lampung ke-34 dalam beberapa waktu terakhir seolah bertangan besi dan memegang palu godam organisasi. Bukan sekadar menegakkan disiplin, tetapi juga, dalam pandangan beberapa pihak, menabrak tradisi musyawarah. Ada PWNU dan PCNU yang dikarteker. Ada hasil Konferwil dan Konfercab yang dibatalkan, ditolak, bahkan pengurusnya dipecat. Di Makassar, Karawang, Jombang, dan wilayah lainnya, suara akar rumput yang termanifestasi dalam keputusan Konfercab seolah menguap di hadapan keputusan pusat.
