Target penerima program makan bergizi gratis molor dua bulan dari jadwal semula karena kendala distribusi dan serapan anggaran. Benarkah dana yang dialokasikan untuk itu dibalikkan ke Kemenkeu?
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui target pemenuhan 82,9 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat tercapai hingga akhir 2025 seperti rencana awal. Pemerintah kini menargetkan penyelesaian program tersebut paling lambat pada Februari 2026.
“Kami usahakan, ya, selambat-lambatnya Februari, lah,” kata Dadan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, BGN masih berupaya agar target itu bisa dikejar pada akhir tahun ini. Namun ada sejumlah kendala teknis di lapangan yang menghambat distribusi dan proses verifikasi penerima manfaat.
“Ada gangguan darat, ya kan. Ada hal yang harus kita atasi darurat dan sebagainya, termasuk udara. Ketika sistem kita diganggu, otomatis untuk verifikasi pun terganggu,” ujar Dadan.
Ia tidak merinci bentuk gangguan tersebut, tetapi memastikan BGN telah menangani masalah itu secara bertahap. “Kadang-kadang ada gangguan seperti itu yang memang sedang kita atasi terus, tapi alhamdulillah sejauh ini bisa kita tangani, on track,” tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana hari yang sama menyebut program MBG telah berjalan hampir sempurna. Ia menilai tingkat keberhasilan distribusi makanan mencapai 99,99 persen, dengan kasus keracunan makanan di sejumlah daerah masih dalam batas wajar.
“Masih dalam koridor error yang manusiawi. Kalau tidak salah, yang sakit itu mungkin sekitar 0,0007 persen dari total 1,4 miliar porsi makanan. Artinya, 99,99 persen berhasil,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan tak ada program besar yang bisa berjalan tanpa kekurangan. Namun ia menuntut agar semua prosedur keamanan diperketat. “Saya tekankan kepada kepala BGN dan jajarannya untuk menghasilkan prosedur tetap yang ketat, gunakan alat terbaik agar penyimpangan tidak terjadi,” ujarnya.
Penjelasan Menkeu soal Dana MBG yang Kabarnya Dikembalikan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan kabar bahwa BGN telah “mengembalikan” dana program MBG sebesar Rp100 triliun. Menurutnya, dana itu belum pernah dianggarkan secara resmi dalam APBN.
“Yang saya tahu, dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada,” kata Purbaya, dikutip dari Katadata, Senin (14/10).
Purbaya menambahkan, anggaran resmi MBG yang telah masuk ke pos APBN sebesar Rp71 triliun, dan penyerapan hingga Oktober 2025 baru sekitar 23 persen. “Masih ada waktu untuk mempercepat realisasi dan perbaikan mekanisme pelaporan,” ujarnya.
Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa perlambatan pelaksanaan MBG bukan hanya soal teknis distribusi, tapi juga berkaitan dengan tata kelola dan penyerapan dana di lapangan.
Meski target mundur dua bulan, pemerintah memastikan tidak ada pengurangan wilayah maupun penerima manfaat. Program MBG tetap difokuskan pada anak-anak sekolah dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas gizi nasional.
