SURABAYA | SAMUDRA FAKTA – Pemerintah resmi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras jenis medium dan premium per 1 Juni 2024. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Nasional (Perbadan) sesuai kebijakan relaksasi yang saat ini sedang berjalan.
Rinciannya penetapannya adalah; HET beras premium akan naik dari Rp13.900-Rp14.800/kg jadi Rp14.900-Rp15.800/kg; dan HET beras medium akan naik dari Rp10.900-Rp11.800/kg jadi Rp12.500-Rp13.500/kg.
Adanya skenario penentuan HET tersebut ditujukan untuk menyesuaikan kondisi input biaya produksi yang turut berubah. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat meredam lonjakan harga beras premium, hingga medium agar tidak memberatkan konsumen.
Sementara di sisi lain, penentuan HET tersebut juga dinilai bakal lebih mendorong penjual agar menggelontorkan beras ke pasar, bukan mengatasi input produksi. Artinya, stimulus HET tersebut guna menyasar persoalan pasok.
“Jika yang disasar pemerintah adalah kenaikan input, maka seharusnya mengutamakan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah ke petani sehingga jelas, bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif untuk sektor hulu yakni petani sebagai subyek penting dalam memastikan stok produksi beras aman,” ujar Arin Setyowati Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, dikutip Rabu (5/6/2024).
Menurut Arin, persoalan beras merupakan bahasan penting, mengingat bahwa Indonesia mengonsumsi 35,3 juta metrik ton beras–berdasarkan data yang dilansir oleh Katadata 2023 tahun 2022/2023. Sedangkan data CNBC 2023 menunjukkan bahwa 98,35 persen masyarakat Indonesia mendorong peningkatan yang berkelanjutan ini, termasuk beras dalam pola makan mereka.
“Namun, dengan adanya fluktuasi harga beras yang cenderung melonjak, tentu akan memrikan dampak besar bagi ekonomi rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin,” kata Arin.
Menurut Arin, selain penetapan HET, perlu ada langkah-langkah recovery yang massif guna mengatasi persoalan pokok warga, yakni perberasan melalui beberapa hal. Misalnya, dalam jangka pendek perlu dilakukan impor terencana dan operasi pasar yang terkendali.
“Hal ini bertujuan untuk memperbaiki sistem informasi pasar dalam mengurangi volatilitas harga, sehingga dapat membantu pemerintah mengelola dan merespons risiko terkait harga, cuaca, atau bahaya lainnya,” imbuh Arin lagi.
Sedangkan untuk jangka panjang, petani harus diberdayakan melalui akses terhadap teknologi supaya dapat meningkatkan hasil ekonomi. Yakni mempersingkat waktu, meminimalisir tenaga yang dipekerjakan serta lebih tepat dan akurat dibandingkan dengan panen secara tradisional.
Selanjutnya, peningkatan jalur logistik dengan memotong rantai perantara dalam perberasan yang menambah beban ongkos distribusi supaya lebih efisien dan pemerataan distribusi beras di Indonesia.
“Yang tidak kalah penting lainnya adalah pembangunan infrastruktur.♦
