Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar—lagi-lagi—bikin manuver. Kabarnya, politisi yang akrab disapa Cak Imin itu telah dipinang oleh bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, menjadi bakal calon wakilnya. Partai Demokrat bereaksi keras. KPP gonjang-ganjing. Peta politik bisa berubah drastis.
Menurut informasi yang berkembang, Anies “meminang” Cak Imin setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkunjung ke kediaman ibunda Cak Imin, Nyai Hj. Muhassonah Hasbullah, di Jombang, Jawa Timur, Kamis, 31 Agustus 2023. Anies juga sempat mengunjungi beberapa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan berziarah ke empat makam pendiri organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia itu.
Di hadapan Hj. Muhassonah, Anies menyampaikan jika tujuan kedatangannya ke Jombang adalah untuk bersilaturahmi sekaligus meminta doa. Setelah berbincang santai, Hj. Muhassonah mendoakan Anies.
Rencana menduetkan Anies-Cak Imin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 juga disampaikan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus inisiator KPP. “Kemungkinan ke arah itu (duet Anies-Cak Imin) bisa saja terjadi. Tetapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa. Jadi, kita tunggu perkembangan satu dua hari ini,” ucap Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Agustus malam.
Pernyataan Paloh itu untuk menanggapi siaran pers Partai Demokrat, di mana Partai berlambang logo Mercy tersebut menyatakan jika diam-diam Paloh dan NasDemnya bermanuver menjalin kesepakatan dengan PKB dan menjadikan Cak Imin sebagai bacawapres untuk Anies.
Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, melalui siaran pers Partai Demokrat di Jakarta, Kamis, 31 Agustus malam, menyebut jika duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar telah mengkhianati Piagam KPP. Riefky, dalam siaran pers itu, juga menyinggung kronologi terbentuknya KPP, termasuk mengenai kesepakatan tentang cawapres pendamping Anies.
Riefky mengklaim bahwa Anies telah membuat keputusan dengan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres pendampingnya. Anggota Komisi I DPR RI Itu juga menyebut bahwa Anies bahkan tidak menyampaikan secara langsung keputusan duetnya dengan Cak Imin kepada pimpinan tertinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat sebagai mitra koalisi. Anies hanya mengirimkan Sudirman Said sebagai utusan.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Pengkhianatan Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga parpol,” kata Riefkuy. “Termasuk pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh bakal capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” tandasnya.
Sementara itu, beberapa hari sebelum geger KPP, Cak Imin juga mengeluarkan semacam ultimatum, di mana dia menyatakan membuka peluang bergabung ke koalisi PDIP jika Gerindra—sebagai mitra koalisinya sejak awal—tidakkunjung memberikannya kepastian.
Bisa Muncul 4 Pasangan Calon
Soal apa yang terjadi dalam tubuh KPP—dan kemungkinan perubahan peta politik ke depan—Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menyatakan, semua pihak seharusnya mengakui kecerdikan Cak Imin.
“Jujur harus diakui, Cak Imin selangkah lebih maju. Langkahnya meninggalkan Prabowo menuju Anies Baswedan memukul dua sasaran sekaligus, yakni Demokrat (AHY) dan Prabowo,” katanya, Jumat, 1 September 2023.
