BNPB akui kaget, publik meminta pemerintah pusat ambil alih penanganan banjir.
Banjir besar yang melanda Sumatera Bagian Utara jadi ujian awal kesiapsiagaan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Respons pemerintah pusat, terutama BNPB, menuai sorotan setelah Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengaku terkejut dengan skala bencana.
“Saya tak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati. Bukan berarti kami tak peduli,” ujarnya saat meninjau Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Ahad (30/11/2025).
Ia sebelumnya menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Menurutnya, penanganan masih berada pada level pemerintah daerah.
“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba di lokasi, banyak daerah sudah tidak hujan,” kata Suharyanto, Jumat (28/11/2025).
Desakan agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan kian kuat.
Dorongan Status Bencana Nasional Menguat
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo menetapkan musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional. Kapasitas daerah dinilai lumpuh menghadapi kerusakan infrastruktur dan krisis kemanusiaan.
“Banyak korban belum ditemukan, bahkan belum tersentuh bantuan karena akses terputus. Ini situasi darurat,” ujar Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, Sabtu (29/11).
MUI Aceh melaporkan isolasi wilayah, kelangkaan BBM, lonjakan harga bahan pokok, hingga hilangnya jaringan komunikasi. “Sinyal HP saja tidak ada. Tanpa intervensi pusat, penanganan korban terhambat,” katanya.
