Kasus PBB Pati jadi sorotan nasional karena DPRD menggulirkan hak angket pemakzulan. Pemerintah pusat pun menegaskan peringatan Presiden: jangan asal ambil kebijakan yang memicu gejolak.
__________
Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di sejumlah daerah membuat pemerintah pusat turun tangan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menegaskan pihaknya akan memantau kebijakan pemerintah daerah yang berpotensi memicu gejolak sosial.
“Kita monitor terus, setiap hari. Ada kedeputian khusus yang memantau hal ini. Memang ada beberapa kabupaten/kota yang mengambil langkah hampir sama,” ujar Lodewijk di kantor Kemenko Polkam, Ahad, 17 Agustus 2025.
Kasus Pati menjadi contoh nyata. Lonjakan PBB-P2 hingga 250 persen di daerah ini memicu demonstrasi besar-besaran—hingga berujung pada langkah DPRD setempat menggulirkan hak angket pemakzulan Bupati Sudewo.
Maka itu, Lodewijk mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah berhati-hati dalam komunikasi publik. Kebijakan yang menyentuh rakyat kecil, katanya, tak boleh disampaikan sembarangan apalagi sampai memicu kegaduhan.
“Ini kan sudah diingatkan presiden, jangan mengambil kebijakan yang bikin gaduh,” tegasnya.
Soal proses pemakzulan Sudewo, Lodewijk menegaskan pemerintah pusat tidak akan mencampuri. Ia menyebut hal itu sepenuhnya kewenangan DPRD.
“Kita hormati proses konstitusi yang berjalan. Mereka sudah sepakat membentuk hak angket, itu domain daerah,” jelasnya.
Sebelumnya, sidang paripurna DPRD Pati digelar mendadak di tengah riuhnya aksi unjuk rasa warga. Ketua DPRD, Ali Badrudi, langsung mengetuk palu pembentukan panitia khusus hak angket untuk menyelidiki kebijakan pajak bupati.
“Pansus akan mengusut kebijakan Bupati Pati,” kata Ali.
Kini, nasib politik Bupati Sudewo berada di ujung tanduk, sementara sorotan publik meluas ke kebijakan pajak di daerah lain.***
