Pejabat publik yang asal bicara harus dievaluasi serius, tak cukup sekadar minta maaf.
Oleh: Muhammad Sholihin | Pemerhati Isu Pendidikan dan Etika Pelayanan Publik
Dalam sebuah negara demokratis, setiap kata yang keluar dari lisan pejabat publik adalah bagian dari praktik kekuasaan yang membawa dimensi etis mendalam. Namun, polemik yang kerap berulang menunjukkan adanya kerenggangan antara kekuasaan dan kepekaan sosial, di mana komunikasi teknokratis yang “dingin” sering kali mereduksi manusia menjadi sekadar objek administrasi.
Dalam dunia pendidikan, pendekatan semacam ini mengabaikan realitas keseharian guru yang bekerja di tengah keterbatasan struktural, sambil memikul tanggung jawab moral yang tidak selalu tercermin dalam rumusan kebijakan.
Ketika pernyataan pejabat justru melukai perasaan kelompok strategis seperti guru, permintaan maaf saja tidak lagi memadai. Diperlukan evaluasi institusional yang jujur—termasuk pertimbangan rotasi jabatan—sebagai bentuk tanggung jawab etis negara untuk menjaga wibawa institusi dan kepercayaan warga yang kian tergerus oleh retorika tanpa tindakan nyata.
Sebagian pejabat kerap menegaskan latar belakang personal—misalnya berasal dari keluarga guru atau tumbuh di lingkungan pendidikan—sebagai legitimasi moral atas pernyataannya. Klaim ini justru menimbulkan pertanyaan etis yang lebih dalam: jika nilai-nilai empati, tata krama, dan kehati-hatian bertutur memang menjadi bagian dari pengalaman hidup tersebut, mengapa bahasa yang muncul di ruang publik justru terkesan abai terhadap nilai-nilai itu? Apakah kedudukan struktural telah menciptakan jarak antara ingatan moral dan praktik kekuasaan?
