JAKARTA—Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana untuk menggelar upara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 Bangsa Indonesia tahun ini di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun demikian, dia mengaku belum ada rencana pindah kantor IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam waktu dekat. Sebab, kata Jokowi, infrastrukturnya belum siap.
“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ” kata Jokowi, usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (8/7/2024).
Jokowi mengaku sudah mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono soal pembangunan di ibukota baru itu. Dari laporan tersebut, Jokowi menerangkan, pembangunan kantornya belum sepenuhnya rampung. “Sudah (terima laporan) dari PUPR tapi belum (siap).”
Jokowi awalnya merencanakan pindah kantor ke IKN pada Juli 2024. Operasional presiden akan berpindah seiring rampungnya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah di wilayah tersebut. Karena itu pula, pemerintah juga berencana menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN.
Sebelumnya, pada Jumat (5/7/2024) pekan lalu, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga pernah menyebut jika progres pembangunan kantor kepresidenan sudah mencapai 92 persen. Satgas, kata dia, menargetkan proyek ini selesai pekan kedua Juli 2024, sehingga siap digunakan saat perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang.
Kata Danis, bilah sayap Garuda sudah dipasang dan selesai. Pekerjaan yang masih berlangsung, menurut dia, adalah pemasangan sayap di sisi ujung kanan dan kiri.
“Masalahnya, hujan. Itu kan di ketinggian, ada (potensi) hujan dan petir,” kata Danis, di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. “Mudah-mudahan selesai pekan depan, tergantung cuaca,” tegasnya.
Selain kantor presiden, Danis menambahkan, proyek yang akan selesai akhir bulan ini antara lain kawasan Istana, area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara. Gedung lain, seperti Sekretariat Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara, juga bisa difungsionalkan sebagian.*
