Pemerintah merombak tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus ke wilayah 3T, insentif baru, hingga uji coba sistem prasmanan seperti di Jepang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membeberkan empat prioritas pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini mencakup perluasan wilayah, perbaikan tata kelola, dan percontohan asing.
Prioritas pertama adalah percepatan layanan ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) di kawasan timur Indonesia.
Fokus selanjutnya akan menyasar pesantren dan sekolah keagamaan di daerah terpencil pada akhir Oktober. Pemerintah juga menargetkan penyelesaian petunjuk teknis operasional untuk SPPG 3T dalam pekan ini.
“Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden MBG segera diimplementasikan secara merata. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas,” kata Zulkifli di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Tata Kelola Baru dan Insentif
Prioritas kedua menyasar perbaikan tata kelola melalui penerapan insentif baru sebesar Rp2.000 per porsi sejak 2 Oktober 2026. Pemerintah juga mendata ulang kelayakan fasilitas pelayanan SPPG di daerah.
SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan mampu melayani lebih dari 1.000 orang penerima manfaat. Saat ini, tercatat ada 26.385 SPPG yang telah memenuhi syarat operasional penyaluran.
Uji Coba Prasmanan ala Jepang
Pada prioritas ketiga, pemerintah melakukan percontohan dari negara yang sukses menjalankan program serupa. BGN kini sedang menguji coba penyajian makanan bermetode prasmanan ala Jepang dan Italia di 66 SPPG.
Metode prasmanan ini dinilai mampu menjaga suhu makanan agar tetap hangat dan menekan volume sisa makanan. Sistem ini turut dimanfaatkan untuk edukasi gizi bagi siswa dengan pelibatan aktif para guru.
Validasi Data dan Pengawasan AI
Prioritas terakhir adalah pemberantasan penyimpangan melalui validasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data penerima manfaat harus terdaftar secara spesifik berdasarkan nama dan alamat tempat tinggal.
Zulkifli menegaskan integrasi data sangat penting agar penyaluran tepat sasaran sekaligus menutup celah korupsi. Pihaknya mengancam akan membawa pihak yang sengaja melakukan kecurangan ke meja hijau.
Kepala BGN Sudaryono menyebutkan pihaknya tengah menyiapkan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI). Pengawasan operasional dapur ini juga akan diperkuat oleh keberadaan Satgas MBG di daerah.
“Semua dapur itu sudah punya CCTV, hanya belum terkoneksi ke pusat. Kami sedang menguji coba sekitar 70 dapur, CCTV-nya kita tarik ke pusat dan diberi kecerdasan buatan,” Sudaryono menambahkan.***
