Survei nasional 2025 mencatat indeks kepuasan layanan Kemendikdasmen naik dengan predikat sangat baik dan cakupan program lebih luas.
Indeks kepuasan publik layanan Kemendikdasmen naik jadi 88,70 pada 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah — baca selengkapnya
Isu Hangat
Perlu Dibaca
Tag: Kemendikdasmen
Sekolah Ambruk Dihajar Bencana Sumatera, Kemendikdasmen Ngebut Pemulihan: Dana Rp21,1 M Digelontorkan!
Kemendikdasmen mengucurkan Rp21,1 miliar untuk memulihkan layanan belajar usai banjir besar. Lebih dari 208 ribu siswa dan 19 ribu guru dibantu melalui kelas darurat, perlengkapan belajar, serta dukungan psikososial. SPAB kembali diperkuat.
Pemerintah Wajibkan Resensi Buku, Pakar Ingatkan Pengadaan Buku Harus Merata
Sri Lestari menilai kebijakan wajib resensi positif, namun mengingatkan pengadaan buku dan kesiapan ekosistem literasi harus diratakan agar program berjalan efektif.
Mulai 2026, Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Secara Online
Mulai 2026, sekolah di seluruh Indonesia dapat mengajukan perbaikan gedung secara online lewat Aplikasi Revitalisasi Sekolah. Pemerintah menyiapkan sistem terintegrasi untuk mempercepat perencanaan, verifikasi, dan penanganan ruang kelas rusak.
Pemerintah Bakal Wajibkan PR Membaca dan Membuat Resensi Buku
Pemerintah bakal mewajibkan PR membaca buku dan menulis resensi. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan jika budaya literasi merupakan fondasi SDM. Untuk merealisasikannya, pemerintah bakal membuat BOS dan kebijakan daerah lebih fleksibel.
Alarm Bullying Berbunyi: Guru Jadi Konselor Dadakan, DPR Desak Sekolah Wajib Punya Psikolog Profesional!
Lonjakan kasus perundungan membuat Kemendikdasmen mewajibkan guru berperan sebagai konselor BK. Namun, DPR mengingatkan perlunya psikolog profesional, agar sekolah sungguh menjadi ruang aman dan pemulihan bagi anak-anak.
Buntut Kasus SMAN 72, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Serukan Kolaborasi: Atasi Perundungan Butuh “Satu Desa”
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengajak guru, orang tua, dan masyarakat untuk sigap dan tulus melindungi anak-anak dari perundungan, sambil membangun sekolah yang aman, hangat, dan benar-benar bikin murid berani tumbuh.
Kemendikdasmen Tanggapi Petisi Pembatalan TKA 2025: “Aspirasi Siswa Kami Hargai”
Kepala BSKAP Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menegaskan Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025 bersifat tidak wajib dan tidak memengaruhi kelulusan siswa, menyusul viralnya petisi pembatalan dari siswa.
TKA 2025 Mulai Digelar: Standarisasi Nilai Nasional atau Beban Baru bagi Siswa?
Kebijakan TKA 2025 menuai perdebatan. Pemerintah menyebutnya langkah menuju penilaian nasional yang adil, tapi siswa dan guru melihatnya sebagai beban baru di tengah ketidaksiapan sekolah.
Perkuat Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar 12 Tahun Diubah jadi 13 Tahun pada 2026
Pemerintah akan memperluas program wajib belajar dari 12 menjadi 13 tahun, mencakup pendidikan TK hingga SMA. Kebijakan ini bertujuan memperkuat fondasi karakter dan kemampuan anak sejak dini.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.