Karakter transaksi kuliner membuat sektor ini rawan disalahgunakan untuk pencucian uang.
Pertumbuhan bisnis kuliner di Indonesia berlangsung cepat dan merata, dari warung kecil hingga jaringan restoran modern. Namun, di balik dinamika tersebut, sektor ini memiliki karakter transaksi yang membuatnya masuk kategori rawan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dalam Penilaian Risiko Nasional TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menempatkan sektor jasa, termasuk restoran dan layanan makanan, sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian khusus. Penilaian ini berbasis pada pola transaksi, bukan pada dugaan kesalahan pelaku usaha.
Ketergantungan Tinggi pada Transaksi Tunai
Salah satu faktor utama kerawanan sektor kuliner adalah dominasi transaksi tunai, terutama pada usaha kecil dan menengah. Uang tunai sulit ditelusuri secara sistematis, berbeda dengan transaksi perbankan yang meninggalkan jejak digital.
Kondisi ini membuka ruang bagi pelaku kejahatan untuk “memasukkan” dana ilegal ke dalam perputaran kas harian usaha. Dana tersebut kemudian terlihat seolah-olah berasal dari aktivitas penjualan makanan dan minuman yang sah.
Fleksibilitas Omzet dan Sulitnya Verifikasi
Berbeda dengan sektor manufaktur atau perdagangan barang bernilai besar, omzet usaha kuliner sangat bergantung pada asumsi jumlah pelanggan harian. Tidak ada patokan baku berapa porsi makanan yang terjual dalam satu hari.
Fleksibilitas ini membuat angka omzet relatif mudah dimanipulasi. Kenaikan pendapatan dapat diklaim tanpa harus disertai bukti fisik yang kuat, selama masih berada dalam batas “masuk akal” secara kasat mata.
