JAKARTA — Pemerintah mengungkapkan bahwa serangan siber ke Pusat Data Nasional (PDN) telah melumpuhkan hampir seluruh data milik kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah. Tragisnya, hanya 2 persen data yang berhasil diselamatkan, meninggalkan sebagian besar informasi penting tak dapat dipulihkan.
Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko, menjelaskan bahwa pihaknya telah berusaha keras menangani dampak peretasan PDN, termasuk memulihkan data yang terkena serangan. Upaya tersebut dilakukan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kepolisian.
“Kami berusaha keras melakukan pemulihan sumber daya yang kami miliki. Namun, data yang terkena ransomware sudah tidak bisa kami pulihkan. Jadi sekarang kami menggunakan sumber daya yang masih kami miliki,” ujar Herlan kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).
Yang mengejutkan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengungkapkan bahwa data yang di-back up di Pusat Data Nasional (PDN) Batam hanya 2 persen. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi I dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
“Kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola. Ini hasil pengecekan kami dan tidak adanya back up,” ujar Hinsa di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).
Dia menjelaskan bahwa data di setiap PDN seharusnya memiliki back up, sehingga ketika terjadi gangguan, data tersebut tidak hilang. “Di Batam tidak sepenuhnya di-back up. Jadi sebenarnya seharusnya data diarsipkan. Artinya, data yang ada di Surabaya seharusnya juga ada di Batam,” ujarnya.
“Jadi jika ada gangguan di Surabaya, analognya hampir sama seperti mati listrik dan menghidupkan genset,” tambah Hinsa. Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, kemudian bertanya tentang total data yang di-back up di PDN Batam. Hinsa menyebut hanya 2 persen data yang di-back up di PDN Batam.
“Berapa persen yang di-back up di Batam?” tanya Meutya. “Hanya 2 persen dari yang ada,” jawab Hinsa.
Meutya terkejut mendengar jawaban tersebut. “Hanya dua persen dari data yang dikunci oleh ransomware di Surabaya?” kata politisi Partai Golkar itu.
Hinsa kemudian meminta Menkominfo untuk menjelaskan mengapa data di setiap PDN tidak di-back up seluruhnya. Dia menyebut persoalan back up data merupakan tanggung jawab Kominfo.
