JAKARTA–Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengakibatkan layanan publik mengalami masalah serius sejak Kamis (20/6/2024). Serangan ini disebut “paling parah” dalam daftar panjang peretasan data pemerintah. Masyarakat pemilik data terancam.
Teguh Aprianto, pakar keamanan siber dari Ethical Hackers Indonesia, mengatakan ada tiga kemungkinan penyalahgunaan data yang membahayakan Masyarakat, sebagai imbas dari kebocoran data pemerintah ini. penyalahgunaan tersebut terkait penipuan terstruktur, judi online, dan penyalahgunaan identitas.
Teguh mengaku khawatir data publik dalam sistem pemerintah tersebut—data yang sangat rinci dan lengkap—bakal dimanfaatkan untuk melakukan penipuan tepat sasaran alias targeted scamming. Penipuan seperti ini membuat masyarakat mudah percaya karena data yang disampaikan penipu sudah sesuai.
“Penipu sudah tahu mereka mau menghubungi siapa. Bukan serangan random lagi. Jadi, dia sudah tahu tentang informasi kita, nama, selengkap-lengkapnya,” kata Teguh, dikutip dari BBC News Indonesia, Sabtu (29/6/2024).
Teguh menambahkan, promotor judi online juga bisa dengan mudah menggunakan data publik tersebut untuk menyasar orang-orang yang rentan secara status ekonomi.
Ada juga risiko data itu digunakan untuk penyalahgunaan identitas. Artinya, kata Teguh, seseorang atu suatu kelompok bisa menggunakan data pribadi orang lain atau berpura-pura menjadi mereka, untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal.
Penyalahgunaan identitas seseorang dapat digunakan untuk melakukan pinjaman online, menipu orang terdekat, atau melakukan transaksi maupun kesepakatan finansial tanpa sepengetahuan pemilik identitas.
Teguh juga memperingatkan betapa berbahayanya para peretas memegang data rahasial milik pemerintah yang seharusnya tidak bisa diakses pihak lain.
Pemerintah Kewalahan Mengelola Data Publik
Menurut Teguh, pusat data pemerintah masih rentan dibobol karena Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) belum serius menangani serangan siber.
