Presiden tegaskan: “No more untouchable.” Uang rakyat harus kembali ke rakyat, katanya.
Setelah jalan setahun memimpin pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah besar dalam reformasi keuangan negara. Sebanyak Rp306 triliun anggaran yang dinilai rawan korupsi, kata dia, dialihkan langsung ke program-program pro-rakyat.
“Kita berhasil mengalihkan Rp306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi untuk program-program pro-rakyat. Rp300 triliun ini langsung ke rakyat,” tegas Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10).
Langkah ini, kata Presiden, adalah bagian dari upaya memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara efisien dan memberi manfaat nyata. Ia menegaskan, “Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable.”
Prabowo juga memuji kerja keras aparat penegak hukum yang berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari praktik korupsi, penyelundupan, dan penyelewengan anggaran. Ia menilai, keberhasilan ini harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparat, termasuk kenaikan gaji hakim hingga 280 persen.
“Ini sangat penting supaya hakim tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun,” ujarnya.
Dana hasil pengalihan dan efisiensi anggaran, menurut Prabowo, kini digunakan untuk membiayai sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa.
Selain itu, dana Rp13 triliun yang diserahkan Kejaksaan kepada negara juga akan diarahkan ke sektor pendidikan, termasuk memperkuat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Uang rakyat harus kembali ke rakyat,” kata Prabowo menegaskan filosofi dasarnya. Ia menutup arahannya dengan seruan moral agar seluruh pejabat negara bekerja dengan niat bersih dan tanggung jawab penuh terhadap amanat rakyat.***
