Ditanya Transparansi Anggaran, Bupati Jombang Menghindar

JOMBANG | SAMUDRA FAKTA—Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Jombang di depan Pendopo Kabupaten Jombang menggelar aksi untuk menagih janji politik Bupati Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Senin, 20 Maret 2023 pagi. Mahasiswa menilai Bupati dan Wabup gagal memenuhi janji politik mereka sejak memimpin pada tahun 2018. Namun, aksi itu berujung ricuh sebab Bupati tidak mau menemui.

Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi tersebut merupakan gabungan dari organisasi GMNI, PMII dan HMI. Mereka mulai berkumpul depan Pendopo Kabupaten sekitar pukul 10.00. Mereka melakukan orasi di depan petugas. Namun, hingga beberapa menit berorasi, massa yang merasa tak dihargai karena tak ditemui bupati mulai saling dorong. Kericuhan tak terhindarkan.

Aksi saling dorong dan adu mulut antara pendemo dan petugas keamanan berlangsung hingga siang. Polisi berkukuh tak membuka gerbang pendopo, sedangkan mahasiswa nekat ingin menerobos. Aksi lempar botol minuman dan sepatu juga mewarnai kericuhan demo pagi itu. Bahkan gerbang pendopo terlibat ringsek dan hampir roboh akibat didorong barisan masa. Dua mahasiswa sempat diamankan dalam kejadian ini.

Massa aksi terpaksa dibubarkan aparat kepolisian. Beberapa mahasiswa sempat terjatuh akibat aksi saling kejar dan saling dorong dengan aparat. Bahkan, Asisten 1 Pemintahan dan Kesra Purwanto yang hendak menemui peserta aksi ikut jadi sasaran. Pasalnya, massa menolak ditemui siapa pun selain Bupati Munjidah. Beruntung Purwanto langsung diamankan dari tengah-tengah aksi.

“Aksi ini kita lakukan karena ingin membuka transparansi anggaran di Pemkab Jombang,” ujar Kelvin Arisudin Korlap aksi. Para mahasiswa tersebut membentangkan spanduk dengan berbagai macam tulisan, seperti ‘Jombang Medot Janji’—yang berarti “Ingkar Janji”.

Menurut Kelvin, poin utama dalam aksi demo kali ini adalah menagih 9 janji politik bupati-wabup. “Menurut saya kepemimpinan bupati Mundjidah gagal. Di mana ada 9 program, namun sebagian tidak tepat sasaran. Salah satunya, program seragam gratis yang diberikan dalam bentuk kain kepada siswa,” pungkasnya.

Selain itu, mahasiswa juga mengaku tak pernah dilibatkan dalam sektor apapun termasuk pembangunan Kabupaten Jombang. “Kita tidak pernah dilibatkan dalam sektor pembangunan daerah, oleh sebab itu kami terpaksa turun ke jalan,” kata ketua PC PMII Jombang Rizal Abdillah.

Sedikitnya ada 3 tuntutan yang ditujukan kepada Bupati Jombang Munjidah Wahab dan Wakil Bupati Sumrambah. Pertama, mendorong Pemkab Jombang untuk transparansi terkait keterbukaan informasi publik berdasarkan Perpres No 29 tahun 2014 dan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.

Kedua, mendorong Pemkab Jombang untuk selalu melibatkan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan untuk memberikan saran dan masukan dalam setiap forum pemerintah kabupaten Jombang. Ketiga, menuntut Bupati dan Wakil Bupati Jombang untuk merealisasikan sembilan janji politiknya.

Asisten 1 Pemkab Jombang Purwanto dan juga Kepala Bapeda Jombang Danang Praptoko menemui para mahasiswa dan meminta permohonan maaf lantaran Bupati Munjidah tidak bisa menemui para aksi demonstran secara langsung.

“Kami menyampaikan permintaan maaf dari Bupati Jombang karena tidak bisa menerima aspirasi mahasiswa secara langsung. Akan tetapi semua usulan dan aspirasi kami siap menampung,” jelas Danang.  Ia memberikan tawaran kepada para demonstran untuk melakukan konsolidasi di internal masing-masing yang nantinya akan difasilitasi oleh pihak Pemkab Jombang. 

Hingga aksi berakhir, Bupati Mundjidah benar-benar tidak menemui massa.

(Yadi)