JOMBANG | SAMUDRA FAKTA—Salah satu poin yang ditagih ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Jombang saat menggelar aksi di depan Pendopo Kabupaten Jombang pada Senin, 20 Maret 2023 lalu, adalah transparansi dan keterbukaan informasi publik. Tuntutan yang bisa dikatakan unik, mengingat Jombang memiliki Taman Informasi, yang semestinya dibangun sebagai ruang dialog dengan masyarakat, yang menyajikan informasi terkait program-program Pemkab secara terbuka.
Taman Informasi yang berdiri di Jl. KH. Wahid Hasyim Jombang itu mulai dikerjakan pada bulan Juli 2022 dan rampung tiga bulan kemudian, Oktober 2022. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang Miftahul Ulum, dikutip dari Radar Jombang, proyek taman ini menelan biaya Rp537 juta. Pada Minggu, 20 November 2022, Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Sumrambah meresmikannya.
“Alhamdulillah, Jombang kini tambah lagi tamannya, namanya Taman Informasi,” kata Bupati Mundjidah di acara peresmian, Minggu, 20 November 2022. “Taman Informasi ini juga ada videotron yang menayangkan program Pemerintah Kabupaten Jombang,” imbuhnya.
Bupati menyatakan videotron di Taman Informasi itu untuk menayangkan program Pemkab Jombang. Jika fungsi tersebut sudah dijalankan, semestinya program-program yang dinilai tidak transparan oleh mahasiswa—terutama yang terkait sembilan janji politik Bupati—sudah pernah ditayangkan di situ. Semestinya juga tidak perlu ada aksi menuntut transparansi yang akhirnya berujung ricuh itu. Namun, sepertinya fungsi taman tersebut belum berjalan optimal.
Sekadar mengingatkan, sedikitnya ada 3 tuntutan yang ditujukan mahasiswa kepada Bupati Jombang Munjidah dan Wakil Bupati Sumrambah pada aksi pekan lalu. Pertama, mendorong Pemkab Jombang untuk transparansi terkait keterbukaan informasi publik, berdasarkan Perpres No 29/2014 dan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua, mendorong Pemkab Jombang untuk melibatkan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan untuk memberikan saran dan masukan dalam setiap forum Pemkab. Ketiga, menuntut Bupati dan Wakil Bupati Jombang merealisasikan sembilan janji politiknya.
(Pram)
