Banjir Sumatera menimbulkan sorotan terhadap atas jejak izin kehutanan era Zulkifli Hasan.
Nama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kembali ramai diperbincangkan setelah banjir besar melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Warganet menautkan bencana itu dengan kebijakan kehutanan pada masa ia menjabat Menteri Kehutanan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Zulkifli memimpin Kementerian Kehutanan antara 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014. Kritik publik mengemuka, termasuk dari akun Instagram @ootd_balqishumaira77 yang menilai kerusakan ekologis di Sumatera tak lepas dari izin-izin pelepasan kawasan hutan yang terbit pada periode tersebut.
View this post on Instagram
Jejak SK 673 dan Lonjakan Izin Kehutanan
Salah satu keputusan yang kembali disorot adalah SK 673/Menhut-II/2014 tertanggal 8 Agustus 2014, yang mengubah status 1,63 juta hektare kawasan hutan di Riau menjadi bukan kawasan hutan. Sejumlah kajian menyebut keputusan ini sebagai “pemutihan massal” karena membuat sejumlah lahan ilegal berubah menjadi legal.
Pada periode yang sama, 859 izin pemanfaatan hutan—HTI, HTR, hingga IUPHHK—diterbitkan dengan total luas lebih dari 12 juta hektare. Data Greenomics menunjukkan pelepasan kawasan hutan era Zulkifli mencapai 1,64 juta hektare, angka yang lebih besar dibanding pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan periode pertama pemerintahan Joko Widodo.
Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) juga mencapai puncaknya pada dua periode pemerintahan SBY dengan luas total 322.169 hektare. IPPKH digunakan untuk tambang, infrastruktur, telekomunikasi, dan energi.
Sorotan Tesso Nilo dan Wawancara Harrison Ford
Selain angka izin, warganet kembali membahas deforestasi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, kawasan yang kini banyak berubah menjadi perkebunan sawit ilegal. Isu ini sebelumnya mendapat perhatian global melalui dokumenter Years of Living Dangerously, ketika aktor Harrison Ford mewawancarai Zulkifli soal kerusakan hutan.
Dalam rekaman itu, Ford menyebut hanya 18 persen hutan yang tersisa di kawasan tersebut dan menampilkan jalur illegal logging dari udara. Zulkifli menjawab bahwa pemerintah tengah berupaya memperbaiki kondisi itu, namun Ford menilai kerusakan sudah lama terjadi dan seharusnya bisa ditangani lebih cepat.
Potongan wawancara Ford–Zulhas kembali viral seiring derasnya kritik publik atas kerusakan hutan yang dikaitkan dengan banjir besar di Sumatera tahun ini.***
0 Komentar