Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyebut pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Untuk mencapai target itu, Kementerian Keuangan bakal memaksimalkan berbagai sumber pendapatan negara, seperti pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sebagai informasi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Nilai tersebut meningkat 8,9 persen dibandingkan belanja negara dalam APBN 2024.
Untuk belanja pemerintah pusat, Sri Mulyani menyebut angka Rp 2.701,4 triliun. Anggaran ini untuk mendorong program prioritas dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan.
“Program unggulan 2025, telah ditampung di APBN melalui proram makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintregasi dan terciptanya lumbung pangan nasional daerah dan desa,” ujar Sri Mulyani, dalam acara penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.
“Mereka yang tidak mampu dibantu negara melalui berbagai instrumen, seperti bantuan sosial; bantuan pendidikan; bantuan kesehatan, termasuk subsidi dan fasilitas pembebasan pajak,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, kebijakan tersebut bisa direalisasikan melalui sejumlah potensi penerimaan negara yang mengedepankan aspek keadilan. Di antaranya, kata dia, dalam bentuk gotong royong yang dilakukan kelompok masyarakat mampu, melalui pemenuhan kewajiban membayar pajak secara patuh.
