Amerika Serikat resmi memasuki government shutdown sejak 1 Oktober 2025 setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran. Perselisihan utama terjadi soal subsidi kesehatan untuk imigran yang membuat Partai Republik dan Demokrat saling menuding.
Mengutip laporan BBC, shutdown kali ini menunjukkan kebuntuan politik yang berulang di Washington. “Shutdown adalah bentuk kebuntuan politik yang sengaja dipicu untuk menekan lawan agar mengalah,” kata pakar kebijakan publik dari Brookings Institution, dikutip BBC (1/10).
Gedung Putih memperkirakan ekonomi AS bisa kehilangan USD15 miliar setiap minggu bila krisis berlanjut. Laporan resmi yang dirilis 30 September menyebut shutdown berpotensi menekan pertumbuhan kuartal terakhir 2025.
CNN melaporkan, sekitar 800 ribu pegawai federal menghadapi risiko furlough alias dirumahkan tanpa gaji. Sementara itu, layanan publik non-esensial seperti izin administrasi, program Head Start, hingga beberapa bantuan gizi terancam berhenti.
Lembaga pemeringkat Moody’s juga memperingatkan bahwa krisis ini dapat mengguncang reputasi fiskal AS. “Setiap kali ada shutdown, publik melihat Washington tidak bisa bekerja. Ini merusak kepercayaan masyarakat pada institusi negara,” ujar William Howell, profesor ilmu politik Universitas Chicago, kepada AP.
Shutdown hanya bisa berakhir jika Kongres meloloskan undang-undang pendanaan baru dan Presiden menandatanganinya. Hingga kini, kebuntuan politik di Capitol Hill membuat jutaan warga AS harus menanggung dampak langsung dari krisis anggaran tersebut.***
