Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Namun, sejumlah sejarawan menilai momen ini lebih banyak mewarisi glorifikasi Orde Baru daripada semangat asli Pancasila.
Selasa, 1 Oktober 2025, masyarakat Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kementerian Kebudayaan RI melalui Surat Edaran Nomor 8417/MK.L/TU.02.023/2025 mengimbau seluruh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang pada 30 September dan 1 Oktober.
Namun, di balik tradisi itu, kritik tajam dari kalangan sejarawan mengemuka. Mereka menilai 1 Oktober lebih sarat dengan glorifikasi Orde Baru ketimbang makna hakiki Pancasila.
Glorifikasi Orde Baru
Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, menyebut peringatan ini menonjol sejak era Presiden Soeharto. Sebelum 1965, yang dirayakan adalah lahirnya Pancasila 1 Juni.
“Sejak 1966, yang ditonjolkan justru Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober,” kata Asvi.
Menurutnya, peringatan ini punya beban sejarah. Presiden Megawati bahkan pernah meminta penelitian soal keterlibatan Soekarno dalam G30S, yang hasilnya baru terbit dalam buku Malam Bencana (2013–2014).
Sedangkan penulis sekaligus sejarawan Mahesa Danu menilai SK Presiden No. 153/1967 yang menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila sejatinya mengacu pada peristiwa kudeta merangkak terhadap pemerintahan Sukarno.
“Tidak etis bila bangsa ini terus merayakan sebuah kejahatan demokrasi sebagai Hari Nasional,” ujarnya.
Mahesa menyoroti lima hal: kudeta terhadap pemerintahan sah, pembukaan pintu lebar bagi korporasi asing, pembantaian massal yang disebut kejahatan kemanusiaan, pembungkaman budaya demokratis, serta warisan kemandekan intelektual yang membebani generasi hingga kini.
