Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil mengakhiri perdebatan panjang tentang batas peran kepolisian di ranah birokrasi sipil.
Pada siang 13 November 2025, ruang sidang Mahkamah Konstitusi dipenuhi sorot kamera, deret bangku penuh pengunjung, dan ketegangan yang samar mengambang.
Ketika palu sidang diketuk, satu babak dalam sejarah relasi Kepolisian dan jabatan sipil resmi ditutup: anggota Polri aktif tidak lagi boleh menduduki jabatan sipil. Titik.
Putusan ini lahir dari perkara No. 114/PUU-XXIII/2025, yang diajukan dua warga negara, Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite. Keduanya menilai ada sesuatu yang keliru dalam praktik penempatan ribuan polisi aktif ke kementerian dan lembaga negara. Bagi mereka, pasal kunci dalam UU Polri—Pasal 28 ayat (3)—telah ditafsirkan terlalu longgar.
Batang tubuh pasal itu sebenarnya jelas: polisi yang hendak mengisi jabatan di luar institusi kepolisian harus mengundurkan diri atau pensiun. Tetapi, penjelasan pasalnya menambah satu frasa yang mengacaukan makna itu: polisi aktif bisa ditugaskan oleh Kapolri untuk mengisi jabatan tertentu di luar kepolisian.
Celah kecil ini tumbuh menjadi praktik yang massif.
Tidak tanggung-tanggung, menurut riset ISESS yang dikutip berbagai media, sekitar 4.351 personel Polri kini bekerja di kementerian/lembaga. Sebagian bahkan menempati jabatan strategis: Ketua KPK, Kepala BNPT, Kepala BNN, Sekjen KKP, hingga Wakil Kepala BSSN.
1 Komentar