Pemkot Surabaya mendata semua pondok pesantren untuk mengecek kelayakan dan keamanan bangunan. Ponpes berizin akan diprioritaskan mendapat intervensi; BPBD menyiapkan pelatihan mitigasi untuk santri.
Pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat mendata seluruh pondok pesantren (ponpes) di Kota Pahlawan guna memastikan kelayakan dan keamanan bangunan tempat para santri belajar.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pendataan menyasar ponpes yang juga menyelenggarakan pendidikan formal SD, SMP, hingga SMA. “Itu nanti kita lakukan pendataan. Kita akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Eri, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Eri, pemetaan dilakukan untuk melihat kondisi menyeluruh, termasuk kelayakan bangunan sebagai lokasi kegiatan belajar mengajar. Ia menekankan, perizinan menjadi kunci agar Pemkot bisa memberi intervensi. “Jika pondok itu sudah ada izinnya, maka kami bisa intervensi di sana memberikan bantuan terhadap struktur bangunan,” katanya.
Pemkot juga siap memfasilitasi ponpes yang belum berizin. “Harus ada perizinan, nanti kita bisa bantu terkait perizinannya. Karena izin itu penting,” tambah Eri.
Sejalan dengan pendataan, BPBD Surabaya menyiapkan program pelatihan mitigasi bencana khusus lingkungan pesantren. Kepala BPBD Surabaya Irvan Widianto mengatakan, ponpes menjadi target berikutnya setelah sekolah formal. “Untuk sekolah SD, SMP di Surabaya sudah dilakukan pelatihan mitigasi. Kami saat ini menargetkan juga pesantren,” ucapnya.
Pelatihan akan melibatkan seluruh penghuni pondok—pengurus dan santri—meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan saat kondisi darurat. “Bagaimana ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka harus melakukan apa,” jelas Irvan.
BPBD telah mengirim surat ke seluruh camat untuk mendata ponpes di wilayah masing-masing. “Pendataan sedang dilakukan. Setelah itu, bertahap tahun ini dan tahun depan akan segera dilakukan pelatihan mitigasi di lingkungan pesantren,” tandasnya. ***
