JAKARTA | SAMUDRA FAKTA – Papua Barat Daya telah resmi menjadi provinsi ke-38 di Indonesia.
Peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) Papua Barat Mamberop Rumkiek akhir pekan kemarin.
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya adalah sebuah upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya cukup panjang dan berliku.
Sebelum sampai pada momentum peresmian, diawali pada 2006 silam, diinisiasinya rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya oleh tim deklalator.
Setelah itu, tim deklator membentuk tim panitia pemekaran yang dilanjutkan dengan tim presidium pemekaran.
Proses perjuangan tim panitia pemekaran dan tim presidium pemekaran berlangsung sampai terbitnya surat presiden (Supres) tentang 65 rancangan undang-undang (RUU) tentang pembentukan provinsi, kabupaten/kota dimana calon DOB Provinsi Papua Barat Daya masuk dalam supres tersebut.
Pada 29 September 2014, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyatakan menunda pengambilan keputusan terhadap 65 RUU usulan DOB, dan diserahkan pengambilan keputusannya kepada pemerintah dan DPR RI periode 2014-2019.
Selanjutnya, 2 September 2016 melalui Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, pemerintah melanjutkan penundaan pembentukan DOB.
Dua tahun berlalu, tepatnya pada 20 Maret 2018, kepala-kepala daerah se-Papua Barat melakukan rapat kerja di Raja Ampat.
