Penegasan itu disampaikan dalam pertemuan dengan tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memahami secara jernih keterbatasan dan risiko geopolitik dari Board of Peace. Menurut Dino, forum tersebut saat ini menjadi satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik internasional.
“Kesan saya Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis. Realistis dalam arti, sekarang ini satu-satunya opsi di atas meja memang Board of Peace. Tidak ada opsi lain,” ujar Dino kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Dino menegaskan, Board of Peace bukan solusi instan dan tidak menjanjikan hasil cepat. Upaya ini sarat ketidakpastian dan risiko politik global. Namun, ia menilai Presiden Prabowo memahami sepenuhnya konsekuensi tersebut sejak awal.
“Ini adalah eksperimen, bukan obat mujarab yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” kata Dino.
Jaga Prinsip dan Kepentingan Nasional
Dino juga menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang. Sikap itu dinilai krusial agar Indonesia tidak berjalan sendiri dalam dinamika diplomasi yang sensitif.
Menurut Dino, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia masuk ke Board of Peace dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjaga ruang untuk menarik diri bila kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional.
“Yang saya paling apresiasi, kita masuk dengan hati-hati dan tetap berpegang pada opsi untuk keluar jika ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan kita,” tegas Dino.
Konsultasi dengan Negara Mayoritas Islam
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menekankan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace diambil setelah melalui proses konsultasi yang panjang dan terukur. Ia menyebut Indonesia melakukan dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam sebelum mengambil sikap.
“Kita ikut serta dalam Board of Peace setelah melalui dua rangkaian konsultasi dengan negara-negara mayoritas Muslim atau negara Islam,” ujar Hassan, Rabu, 4 Februari 2026.
Hassan menjelaskan, delapan negara yang terlibat dalam konsultasi tersebut dapat berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan. Peran itu dinilai penting untuk menjaga agar agenda kemanusiaan tetap menjadi tujuan utama.
Ia juga menegaskan bahwa proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, praktik diplomasi internasional menunjukkan adanya jalur-jalur alternatif yang sah dan efektif.
“Kita tidak perlu apriori. Proses di luar kerangka PBB tidak harus ditafsirkan negatif, sepanjang itu menghasilkan,” kata Hassan.
Hassan menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberi pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi Indonesia dalam Board of Peace. Ia menegaskan Indonesia tetap memegang kedaulatan penuh untuk menentukan kelanjutan keterlibatan, sesuai dengan tujuan utama membantu rakyat Palestina.***
