Dua operasi tangkap tangan dalam satu hari memberi makna konkret pada satu kalimat Mahfud MD: KPK kini bermain di ‘liga utama’.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang Mahfud MD, Selasa, 13 Januari 2026. Ia merespons keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali menyeret nama-nama besar—dari menteri hingga kepala daerah—ke meja hukum.
“Ada yang mengatakan KPK sekarang sudah berani masuk ke liga utama. Menurut saya, itu bagus,” ujarnya.
Enam hari berselang, kalimat itu menemukan konteksnya. Senin, 19 Januari 2026, KPK menggelar dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) sekaligus terhadap dua kepala daerah: Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. Dua lokasi berbeda, satu hari yang sama, dan satu pesan yang sulit diabaikan: penindakan kembali agresif.
Di Madiun, Maidi diamankan terkait dugaan praktik rasuah dalam pelaksanaan proyek serta pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut indikasi awal mengarah pada fee proyek dan dana CSR—frasa yang berulang kali muncul dalam banyak perkara korupsi daerah.
Sementara di Pati, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang menjerat Sudewo. Namun, namanya telah lebih dulu muncul dalam pusaran penyelidikan kasus korupsi proyek pembangunan rel ganda Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Jawa Tengah.
Saat dugaan aliran dana itu mencuat, Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 di Komisi V.
Liga Utama Versi Penindakan
Bagi Mahfud, ukuran “liga utama” bukan sekadar jumlah OTT, melainkan keberanian menyentuh pusat kekuasaan. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus kuota haji, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam pengadaan dugaan korupsi Google Cloud, hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam dugaan pemerasan sertifikasi K3. Dua OTT kepala daerah dalam satu hari memperluas spektrum itu ke level lokal—ruang di mana kekuasaan kerap bersentuhan langsung dengan proyek dan anggaran.
Namun, keberanian itu tetap menyisakan pertanyaan lama: apakah penindakan mampu menembus struktur, atau berhenti pada individu? Pertanyaan ini mengemuka terutama ketika pola kasus yang ditangani terasa berulang.
