Pejabat publik yang asal bicara harus dievaluasi serius, tak cukup sekadar minta maaf.
Oleh: Muhammad Sholihin | Pemerhati Isu Pendidikan dan Etika Pelayanan Publik
Dalam sebuah negara demokratis, setiap kata yang keluar dari lisan pejabat publik adalah bagian dari praktik kekuasaan yang membawa dimensi etis mendalam. Namun, polemik yang kerap berulang menunjukkan adanya kerenggangan antara kekuasaan dan kepekaan sosial, di mana komunikasi teknokratis yang “dingin” sering kali mereduksi manusia menjadi sekadar objek administrasi.
Dalam dunia pendidikan, pendekatan semacam ini mengabaikan realitas keseharian guru yang bekerja di tengah keterbatasan struktural, sambil memikul tanggung jawab moral yang tidak selalu tercermin dalam rumusan kebijakan.
Ketika pernyataan pejabat justru melukai perasaan kelompok strategis seperti guru, permintaan maaf saja tidak lagi memadai. Diperlukan evaluasi institusional yang jujur—termasuk pertimbangan rotasi jabatan—sebagai bentuk tanggung jawab etis negara untuk menjaga wibawa institusi dan kepercayaan warga yang kian tergerus oleh retorika tanpa tindakan nyata.
Sebagian pejabat kerap menegaskan latar belakang personal—misalnya berasal dari keluarga guru atau tumbuh di lingkungan pendidikan—sebagai legitimasi moral atas pernyataannya. Klaim ini justru menimbulkan pertanyaan etis yang lebih dalam: jika nilai-nilai empati, tata krama, dan kehati-hatian bertutur memang menjadi bagian dari pengalaman hidup tersebut, mengapa bahasa yang muncul di ruang publik justru terkesan abai terhadap nilai-nilai itu? Apakah kedudukan struktural telah menciptakan jarak antara ingatan moral dan praktik kekuasaan?
Dalam berbagai tradisi etika Nusantara, kekuasaan selalu diperingatkan untuk disertai pengendalian diri. Pejabat dituntut tidak bertindak sewenang-wenang, tidak mencari pembenaran berlebihan, dan tidak memperlakukan jabatan sebagai ruang ekspresi bebas. Intinya sederhana: setiap perilaku, termasuk tutur kata, akan berbuah konsekuensi. Kepercayaan publik tidak runtuh karena satu kebijakan semata, melainkan karena akumulasi sikap dan bahasa yang dirasakan tidak adil.
Pada titik ini, bahasa menjadi cermin relasi kuasa. Ketika seseorang telah berada di posisi puncak, risiko terbesarnya bukan sekadar salah ucap, melainkan lupa bahwa jabatan publik melekatkan kewajiban melayani siapa pun, tanpa membedakan latar belakang, kelas sosial, atau posisi institusional. Kekuasaan yang kehilangan kesadaran ini mudah terjebak dalam permainan retorika: kuat dalam pernyataan, lemah dalam tindakan.
Permintaan maaf atas pernyataan yang menimbulkan polemik tentu penting sebagai bentuk tanggung jawab personal. Namun, dalam etika pelayanan publik, permintaan maaf tidak selalu cukup. Ia hanya bermakna jika diikuti evaluasi institusional yang jujur. Ketika persoalan komunikasi menunjukkan pola berulang, yang perlu ditinjau bukan sekadar niat, melainkan kesesuaian antara kapasitas personal dan tuntutan jabatan strategis.
Dalam praktik pemerintahan modern, alih posisi atau rotasi jabatan tidak seharusnya dipahami sebagai hukuman, melainkan sebagai mekanisme etis untuk menjaga efektivitas pelayanan dan wibawa institusi. Jabatan publik bukan ruang eksperimen retorika, melainkan amanah untuk menghasilkan kerja nyata. Jika seseorang lebih dominan dalam wacana ketimbang tindakan, penataan ulang peran justru menjadi bentuk tanggung jawab negara kepada warganya.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari kecanggihan kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan itu disampaikan dan dijalankan. Bahasa yang melukai kepercayaan publik—meski dibungkus niat baik—akan memperlebar jarak antara negara dan warga. Dan ketika jarak itu dibiarkan, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi individu, melainkan martabat pelayanan publik itu sendiri.***
