Korban Banjir Sumatera Tembus 1.006 Jiwa, Pemerintah Perpanjang Tanggap Darurat dan Genjot Pemulihan Infrastruktur

Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban banjir di Takengon, Aceh, Sabtu (13/12). - BPMI Setpres
Korban banjir Sumatera tembus 1.006 jiwa, pemerintah perpanjang darurat dan percepat pemulihan.

Jumlah korban meninggal akibat rangkaian banjir, banjir bandang, dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera terus bertambah. Hingga Ahad, 14 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.006 orang meninggal dunia, 217 orang masih hilang, dan 586.666 jiwa mengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, angka tersebut merupakan hasil verifikasi lanjutan by name by address yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan tim lapangan.

“Data korban ini sudah melalui proses validasi lanjutan hingga tingkat kecamatan. Ada penyesuaian karena pemutakhiran laporan lapangan dan penggabungan data korban ganda,” kata Abdul Muhari dalam keterangan resmi BNPB, Sabtu (13/12/2025).

Aceh Tertinggi, Sumut dan Sumbar Menyusul

Berdasarkan rekap BNPB, Aceh menjadi provinsi dengan korban meninggal terbanyak, yakni 415 jiwa, disusul Sumatera Utara 349 jiwa, dan Sumatera Barat 242 jiwa. Selain korban jiwa, ratusan ribu warga masih bertahan di pengungsian akibat kerusakan rumah, fasilitas umum, dan akses transportasi yang belum sepenuhnya pulih.

Bacaan Lainnya

Bencana hidrometeorologi tersebut terjadi sejak akhir November 2025, dipicu hujan ekstrem berkepanjangan yang menyebabkan sungai meluap, tanggul jebol, serta longsor di kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai.

Pemerintah Perpanjang Status Tanggap Darurat

Seiring masih tingginya kebutuhan penanganan darurat, pemerintah daerah memperpanjang masa status tanggap darurat di wilayah terdampak.

Di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi memperpanjang status tanggap darurat hingga 22 Desember 2025. Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan perpanjangan diperlukan karena proses evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan infrastruktur belum rampung.

“Status tanggap darurat kami perpanjang sampai 22 Desember karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama pembukaan akses dan pemulihan layanan dasar masyarakat,” ujar Mahyeldi, Senin (9/12/2025).

Sementara itu di Aceh, Pemerintah Aceh memperpanjang status tanggap darurat hingga 25 Desember 2025. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan fokus pemerintah masih pada evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan pengungsi, serta perbaikan fasilitas publik yang rusak berat.

“Evakuasi, distribusi bantuan, dan perbaikan infrastruktur masih berjalan. Karena itu masa tanggap darurat kami perpanjang sampai 25 Desember,” kata Muzakir Manaf, Kamis (11/12/2025).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *