Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru kehadiran negara di Tanah Papua—namun di balik janji percepatan, muncul kekhawatiran bahwa arah pembangunan kembali tersentralisasi di Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, lembaga baru yang berada langsung di bawah kendali pusat, pada Rabu (8/10).
Komite ini diketuai oleh Velix Vernando Wanggai, putra Papua sekaligus mantan staf ahli Bappenas. Velix memikul tanggung jawab besar: mempercepat pembangunan di Tanah Papua, membantu Badan Pengarah Otonomi Khusus (BP3OKP), serta menjembatani koordinasi lintas provinsi serta kementerian.
Dalam pidato pelantikan Komite di Istana Negara, Rabu (8/10), Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembentukan komite ini adalah bentuk nyata kehadiran negara.
“Kita ingin pembangunan di Tanah Papua tidak lagi berjalan terpisah-pisah, tapi terintegrasi. Negara harus hadir, bekerja lebih cepat, dan lebih nyata,” ujar Prabowo, dikutip dari laman Setkab.go.id (8/10).
Papua, yang kini terdiri dari enam provinsi hasil pemekaran, disebut pemerintah menghadapi tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Akses transportasi terbatas, koordinasi antarinstansi kerap berbelit, dan disparitas pembangunan masih lebar.
