Forum Mustasyar menilai pemakzulan tidak sah, tapi meminta Ketum PBNU memberi klarifikasi.
Forum kiai sepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) yang berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), mengubah arah konflik internal yang dua pekan terakhir mengguncang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Forum ini memutuskan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai ketentuan AD/ART, namun tetap menilai ada dugaan “pelanggaran atau kekeliruan serius” yang harus diklarifikasi oleh ketua umum.
Krisis Memuncak Setelah Pemakzulan Ditolak Ketum PBNU
Konflik bermula dari Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 yang meminta Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mundur. Empat hari kemudian, pada 26 November 2025 pukul 00.45, terbit Surat Edaran PBNU Nomor 4705/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan ia tidak lagi menjabat ketua umum.
Gus Yahya menolak keputusan itu. Ia menyebut proses pemakzulan keliru dan tidak sah.
“Keputusan Rapat Harian Syuriyah itu bermasalah karena saya tidak diberi kesempatan klarifikasi, dan keputusan yang diambil berada di luar kewenangan rapat tersebut,” ujarnya di Tebuireng, Sabtu (6/12), dikutip NU Online.
Dualisme kepemimpinan pun muncul. Syuriyah menegaskan keputusan sudah final, sementara Tanfidziyah tetap memandang Gus Yahya sebagai ketua umum sah.
Para Sesepuh Turun Tangan: Prosedur Dikoreksi, Konflik Diredam
Pertemuan Tebuireng diprakarsai KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dan KH Umar Wahid. Forum dihadiri jajaran Mustasyar, Syuriyah, dan Tanfidziyah, meski Rais Aam KH Miftachul Akhyar tidak hadir. Pernyataan sikap dibacakan juru bicara, HM Abdul Muid Lirboyo (Gus Muid).
