JAKARTA | SAMUDRA FAKTA—Sempat molor hampir 4 tahun, akhirnya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB resmi beroperasi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan moda transportasi yang diberi nama WHOOSH ini di Stasiun Halim, Jakarta Timur pada hari ini, Senin, 2 Oktober 2023. Rencananya, Pemerintah bakal membangun kereta serupa untuk rute Jakarta-Surabaya.
“Dengan mengucapkan bismilahirrahmanirrahim, Kereta Cepat Jakarta-Bandung WHOOSH dioperasikan,” kata Jokowi ketika peresmian. Setelah itu Jokowi pun menandatangani prasasti sebagai simbol diresmikannya KCJB.
Menurut Jokowi, WHOOSH adalah salah satu bentuk kemajuan transportasi publik di Indonesia. Dia bahkan mengklaim WHOOSH kereta tercepat se-Asia Tenggara. “Kereta Jakarta-Bandung ini merupakan kereta pertama tercepat di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan kecepatan 360 km per jam,” ujarnya.
Nama WHOOSH sendiri diambil dari suara kereta yang berjalan cepat. WHOOSH juga singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Peresmian itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
Setelah meresmikan KCJB, Jokowi dan jajaran kementerian pun memasuki salah satu WHOOSH. Dia langsung mencoba kereta cepat itu sampai ke Padalarang, Bandung.
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016 ini, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.
Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan karena Pemerintah menghentikan seluruh pembangunan proyek ini pada tahun 2020 dan fokus pada penanganan covid-19. Pembangunan dilanjutkan kembali pada pertengahan 2021 setelah pandemi mulai mereda di tanah air.
Proyek ini juga diwarnai kontroversi terkait pembengkakan biaya yang cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar USD1,17 miliar atau Rp17,64 triliun. Namun, dalam kajian BPKP selanjutnya, yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik USD273,03 juta menjadi USD1,449 miliar atau Rp21,74 triliun—dengan asumsi kurs Rp15 ribu per USD.
