JAKARTA | SAMUDRA FAKTA—Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilihan Presiden (2024). “Dianggarkan Rp76,6 triliun. Itu sudah termasuk Pilpres putaran kedua,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Minggu, 24 September 2023.
Anggaran Rp76 triliun lebih itu, menurut Hasyim, sudah dibahas dan disetujui DPR RI. “Badan anggaran juga sudah menyetujui,” kata dia.
Pencairan anggaran, kata Hasyim, dilakukan bertahap, sekaligus menunggu apakah Pilpres 2024 akan berlangsung satu atau dua putaran.
“Soal dicairkannya kapan itu kan tergantung. Apakah syarat pilpres putaran kedua terjadi atau enggak,” tambahnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi jaminan ketersediaan anggaran jika Pemilu 2024 harus berlangsung hingga 2 putaran. Kemendagri memastikan Pilpres dibiayai APBN, sedangkan Pilkada dibiayai APBD.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan bahwa pemerintah dan DPR mendukung alokasi anggaran untuk Pilpres ataupun Pilkada. Namun, kata dia, tetap perlu penghitungan yang jelas. “Jika memang itu diperlukan (pemilu dua putaran), mau tidak mau tentu dukung itu bersama-sama,” katanya.
Sebagai informasi, sesuai Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Selasa, 12 September 2023, diputuskan bahwa pagu anggaran untuk kedua lembaga tersebut di 2024 diperkirakan hanya cukup untuk satu putaran Pemilu. Dalam rapat itu, Pemerintah dan DPR menyetujui pagu anggaran Rp28,36 triliun untuk KPU. Sedangkan anggaran untuk Bawaslu sebesar Rp11,60 triliun.
Anggaran tersebut tidak sesuai dengan pengajuan awal KPU. Mulanya KPU mengajukan anggaran Rp44,37 triliun, sudah termasuk anggaran untuk pilpres putaran kedua. Selain itu, simulasi kebutuhan anggaran Bawaslu untuk pilpres putaran kedua sebesar Rp4,65 triliun juga tidak masuk dalam pagu anggaran yang disetujui.
