Tahun politik tiba, hati-hati dengan konten hoaks. Konten seperti ini mulai banyak bertebaran. Hingga Rabu (4/1/2023), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengaku jika kementeriannya telah menangani 1.321 konten hoaks bermuatan politik.
“Hingga 4 Januari 2023 (Rabu), informasi yang terkait dengan hoaks sudah dilakukan penutupan; atau kami telah melakukan penanganan konten sebanyak 1.321 hoaks politik,” kata Johnn, saat konferensi pers “Menyongsong Pemilu Serentak 2024: Pemilu Berkualitas untuk Indonesia Maju” di Kementerian Kominfo, Rabu (4/1).
Selain hoaks, dia juga mengatakan Kominfo telah menutup 11 siaran streaming TV yang dinilai radikal serta 86 URL atau situs web. Tindakan itu dilakukan untuk mengawal tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, agar tidak dipenuhi dengan budaya politik pascakebenaran (post-truth politics) hingga teknik propaganda semburan dusta (firehose of falsehood) di ruang digital.
“Jangan sampai diisi hoaks, disinformasi, malinformasi,” tambahnya.
Dengan jadwal kampanye pemilu yang relatif lebih singkat, menurut Johnny, maka potensi pemanfaatan dan penggunaan ruang-ruang digital pun akan bersifat masif. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat menggunakan ruang digital dengan bertanggungjawab dan melakukan hal-hal bermanfaat.
“Memanfaatkan ruang-ruang digital Indonesia untuk meningkatkan kontes pemilu, memanfaatkan ruang-ruang digital kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memanfaatkan ruang digital kita untuk menghasilkan pemilihan umum yang legitimate (logis—red.),” jelasnya.
