Pemkot Surabaya menegaskan isu kebocoran data Dispendukcapil yang viral adalah hoaks.
Pemerintah Kota Surabaya memastikan kabar dugaan kebocoran data pada situs resmi Dispendukcapil Kota Surabaya yang beredar luas di media sosial tidak benar.
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan, data yang muncul di laman tersebut bukan hasil peretasan atau kebocoran, melainkan bagian dari upaya penertiban administrasi kependudukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Data Verifikasi Warga Tak Ditemukan
Eddy mengatakan, data yang dipublikasikan merupakan data tahun 2024 terkait warga yang tidak ditemukan saat petugas kelurahan melakukan pendataan jemput bola. Hingga Juni 2024, keberadaan atau domisili mereka masih belum terkonfirmasi.
“Langkah mengumumkan di website ini diambil agar warga yang bersangkutan melihat dan segera datang ke kantor kelurahan untuk melakukan konfirmasi keberadaan mereka,” ujar Eddy, dikutip Minggu (18/1/2026).
Penting untuk Ketepatan Program Publik
Menurut Eddy, verifikasi domisili sangat krusial agar program intervensi Pemkot—mulai dari bantuan sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan—tepat sasaran. Akurasi data juga memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya digunakan secara efektif oleh warga yang benar-benar tinggal di wilayah kota.
Ia menegaskan, data yang dipublikasikan telah melalui proses penyamaran pada elemen sensitif. “Nomor NIK dan nama disamarkan. Hanya yang bersangkutan yang bisa mengenali. Tujuannya murni klarifikasi dan pembaruan alamat sesuai kondisi de facto di lapangan,” jelasnya.
0 Komentar