YOGYAKARTA—Guru Besar dari dua kampus di Yogyakarta, yaitu Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) ‘turun gunung’. Mereka memutuskan untuk mengambil sikap terkait kondisi Indonesia saat ini, yang dinilai makin jauh dari demokrasi. Para Profesor dan sivitas akademika mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dinilai terlalu banyak melakukan penyimpangan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Puluhan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni menyuarakan keresahan hati mengenai kinerja pemerintahan di rezim Presiden Jokowi yang dinilai telah keluar jalur. Hal ini disampaikan mereka dalam Petisi Bulaksumur, yang dibacakan di Gedung Balairung UGM, Yogyakarta, Kamis, 31 Januari 2024.
Profesor Koentjoro, mewakili sivitas akademika UGM, membacakan petisi tersebut yang didampingi oleh para tokoh guru besar UGM.
“Dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial,” kata Koentjoro.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM,” tambahnya.
Dia lalu merinci tindakan-tindakan menyimpang tersebut, yang antara lain berupa pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, hingga pernyataan kontradiktif presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan. Semua tindakan tersebut dinilai merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian terhadap prinsip demokrasi.
Dalam petisi, Koentjoro juga menyatakan bahwa sebagai alumni, Presiden Joko Widodo semestinya berpegang pada jati diri UGM.
Presiden Jokowi, lanjut Koentjoeo, seharusnya turut menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi, dan dapat mencapai tujuan perbentukan pemerintahan yang sah demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
