Sejumlah gubernur dari seluruh Indonesia menyuarakan protes terkait kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Mereka menyampaikan keluhan tersebut langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Dalam pertemuan yang diinisiasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu, sebanyak 18 gubernur hadir langsung, sementara delapan daerah mengirimkan perwakilannya dan lima daerah tidak hadir.
Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah tidak setuju dengan pemotongan TKD. Ia menyebut kebijakan itu sangat memberatkan di tengah adanya beban anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta janji pembangunan infrastruktur.
“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%, itu berat,” ujar Sherly dikutip dari Kompas TV.
Keluhan serupa datang dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Ia secara terang-terangan meminta Menkeu Purbaya untuk mengevaluasi kembali kebijakan pemotongan anggaran tersebut.
Menanggapi rentetan keluhan itu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan menampung seluruh masukan para gubernur untuk menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan.
