GAZA—Politisi sayap kanan dari Partai Otzma Yehudit sekaligus Menteri Warisan Budaya Israel Amichai Eliyahu menyerukan untuk “menghapus” bulan Ramadhan dan mengabaikan ketegangan di Tepi Barat serta Yerusalem Timur selama bulan suci Ramadhan. Pernyataan itu merespons permintaan otoritas Palestina yang ingin adanya gencatan senjata selama Bulan Suci umat Islam tesebut.
“Apa yang disebut sebagai bulan Ramadhan harus dihilangkan dan ketakutan kita terhadap bulan ini juga harus dihilangkan,” ujar Amichai Eliyahu kepada Army Radio pada Jumat (1/3/2024), sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency, Senin (4/3/2024).
Baru-baru ini, sumber Keamanan Israel membocorkan kekhawatiran mereka akan terjadinya peningkatan situasi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur karena Pemerintah Zionis Israel melakukan pembatasan kegiatan di Masjid Al-Aqsa selama Ramadhan. Media Israel menyatakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) menekan Israel untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas mengenai pertukaran sandera dan gencatan senjata di Gaza sebelum Ramadhan, yang dimulai sekitar sembilan hari lagi.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Kamis (29/2/2024) bahwa terlalu dini untuk mengatakan Tel Aviv telah mencapai kesepakatan mengenai pertukaran tahanan dengan Hamas. Saat pembicaraan mengenai kesepakatan pembebasan sandera berlanjut dengan mediasi dari AS, Qatar dan Mesir, Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Senin (4/3/2024) bahwa Israel akan menghentikan perangnya melawan Gaza selama bulan suci Ramadhan jika kesepakatan tercapai.
Sementara itu, kelompok Hamas Palestina, yang diyakini menyandera lebih dari 130 orang Israel, menuntut diakhirinya serangan Israel di Gaza sebagai imbalan atas kesepakatan penyanderaan. Kesepakatan sebelumnya dilangsungkan pada November 2023, mencakup pembebasan 81 warga Israel dan 24 warga asing dengan imbalan 240 warga Palestina, termasuk 71 wanita dan 169 anak-anak.
Sementara itu, terkait pernyataan Amichai Eliyahu memicu kontroversial, bukan hanya kali ini dia melontarkan pernyataan kontroversial. Ppada bulan November tahun lalu,ia mengatakan bahwa menjatuhkan bom nuklir di Jalur Gaza adalah sebuah pilihan, ketika laporan PBB menyebut 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur.
Ketika berbicara dalam wawancara radio, Eliyahu juga menyuarakan keberatannya mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.
“Kami tidak akan menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada Nazi,” katanya. Dia juga menambahkan bahwa, “Tidak ada warga sipil yang tidak terlibat di Gaza.”
Menteri sayap kanan Israel tersebut juga mengatakan bahwa penduduk Palestina bisa pergi ke Irlandia atau pergi ke gurun pasir. Dia juga mengatakan bahwa siapa pun yang mengibarkan bendera Palestina atau Hamas tidak boleh terus hidup di muka bumi.
Pernyataan kontroversial Eliyahu mengundang respons pemimpin oposisi Israel Yair Lapid. Ia menyerukan pemecatan Eliyahu atas pernyataannya. Lapid menjulukinya sebagai pernyataan yang mengejutkan dan gila. Eliyahu juga disebut sebagai menteri yang tidak bertanggung jawab.
“Dia merugikan keluarga para korban penculikan, merugikan masyarakat Israel, dan merugikan kedudukan internasional kami,” ujar Lapid, melalui platform media sosial X.
“Kehadiran ekstremis di pemerintahan membahayakan kami dan keberhasilan tujuan perang – mengalahkan Hamas dan mengembalikan semua orang yang diculik,” tambah pemimpin oposisi tersebut.
Dia juga menekankan agar PM Benjamin Netanyahu memecat Eliyahu.
