JAKARTA | SAMUDRA FAKTA—Partai Demokrat menilai Presiden Joko Widodo telah meninggalkan sejarah buruk demokrasi di ujung kepemimpinannya karena bersikap tidak netral jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ketika menjadikan Istana Negara sebagai tempat konsolidasi politik untuk kontestasi Pilpres 2024. Namun, pertemuan serupa di istana ternyata juga pernah beberapa kali dilakukan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan enam ketua umum (ketum) partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam, 2 Mei 2023. Pertemuan berlangsung selama 2,5 jam.
Keenam ketua parpol yang diundang Presiden adalah Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri; Ketum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto; Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar; Ketum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto; Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan; dan Pelaksana Tugas Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono pada. Presiden Jokowi tak mengundang Partai NasDem, yang juga salah satu partai koalisi.
“Sejarah akan mencatat ini sebagai legasi yang buruk dalam perjalan demokrasi bangsa kita pascareformasi,” ujar Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, dikutip dari Medcom.id, Minggu, 7 Mei 2023. Apalagi, kata Kamhar, Presiden tidak mengundang Partai NasDem yang termasuk salah satu partai pendukung pemerintahannya karena dinilai memiliki calon presiden (capres) yang berbeda pandangan.
Kamhar juga menyebut Presiden Jokowi bersikap aktif dalam terbentuknya koalisi baru. Bahkan, kata Kamhar, beberapa kali secara terang-terangan Presiden Jokowi mendukung salah satu calon presiden (capres). “Tidak etis dan mencederai demokrasi,” katanya.
Kamhar menyarankan Presiden Jokowi belajar dari kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, SBY dianggap berhasil menjaga kualitas pemilu secara demokratis. “Tercatat dengan tinta emas dalam sejarah sebagai seorang negarawan dan demokratis sejati,” bebernya.