Ahli hukum pidana UBK menilai audit BPK soal penyelenggaraan haji 2024 cukup kuat menjadi dasar penetapan tersangka eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Ahli hukum pidana menilai temuan BPK soal haji 2024 kuat menjadi dasar penetapan tersangka eks Menag. Ahli Hukum — baca selengkapnya
Perlu Dibaca
Kategori: Skandal Kuota Haji
Kuota Haji Diserobot 4.531 Orang, Kerugian Tembus Rp596 Miliar
BPK menemukan 4.531 jemaah tak berhak diberangkatkan pada haji 2024, memicu kerugian Rp596,88 miliar dan mendorong pemerintah menindaklanjuti temuan serta penyidikan KPK terkait dugaan korupsi kuota haji.
KPK Sebut Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Sebelum Desember Berakhir
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengisyaratkan penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023–2024 sebelum 2025 berakhir. Penyidikan masih menunggu laporan tim yang baru kembali dari Arab Saudi.
KPK Akan Periksa Lagi Yaqut dan Fuad Hasan soal Kuota Haji
KPK menunggu tim penyidik pulang dari Arab Saudi sebelum kembali memeriksa Yaqut dan Fuad Hasan dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2023–2024. Status tersangka belum ditentukan.
Dugaan Korupsi Haji: KPK Dituding Menahan Pengumuman Tersangka
Ahli hukum pidana menilai unsur pidana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji era Yaqut sudah terpenuhi. KPK menjelaskan alasan pencegahan ke luar negeri dan menunggu laporan penyidik dari Arab Saudi sebelum menentukan langkah lanjutan.
KPK Targetkan Hitung Kerugian Negara Kasus Kuota Haji Rampung Desember, Penetapan Tersangka Menyusul?
KPK menargetkan audit kerugian negara kasus korupsi kuota haji rampung Desember 2025. Penetapan tersangka menunggu hasil BPK, sementara penyidik mengumpulkan data di Arab Saudi dan menyita sejumlah aset terkait penyidikan.
Lambatnya Penanganan Kasus Kuota Haji Dinilai Hambat Reformasi Tata Kelola Haji Nasional
Kasus korupsi kuota haji yang tak kunjung tuntas dinilai menghambat pembenahan tata kelola haji dan menurunkan kepercayaan publik, sementara KPK menyebut penyidikan sangat kompleks.
KPK Dianggap ‘Loyo’ Tangani Kasus Kuota Haji Rp1 Triliun, Pakar Hukum Desak Penetapan Tersangka
KPK dikritik ‘loyo’ menangani kasus kuota haji 2024. Pakar hukum menilai bukti sudah cukup dan mendesak segera ada penetapan tersangka.
Rumah, Mazda CX-3, dan Dua Motor Disita KPK Terkait Kuota Haji
KPK menyita rumah, mobil, dan motor dalam penyidikan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 saat Yaqut menjabat Menteri Agama.
Penyidikan Kasus Kuota Haji 2024 Berjalan Tanpa Tersangka, Apa yang Sebenarnya Terjadi di KPK?
Proses penyidikan kasus korupsi kuota haji 2024 di KPK berlarut tanpa penetapan tersangka, memicu gugatan praperadilan ARRUKI dan LP3HI.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.