Ahli hukum pidana UBK menilai audit BPK soal penyelenggaraan haji 2024 cukup kuat menjadi dasar penetapan tersangka eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Ahli hukum pidana menilai temuan BPK soal haji 2024 kuat menjadi dasar penetapan tersangka eks Menag. Ahli Hukum — baca selengkapnya
Isu Hangat
Perlu Dibaca
Kategori: Headline
LPEM UI: 6.000 Lulusan S2–S3 Masuk Kategori Menganggur Putus Asa
Riset LPEM FEB UI mencatat lebih dari 6 ribu lulusan S2–S3 masuk kategori menganggur putus asa, menjadi sinyal melemahnya dinamika pasar tenaga kerja Indonesia.
Energi Hijau, Risiko Beracun: Menelusuri Kontroversi Geotermal dari Sorik Marapi hingga Flores–Lembata
Investigasi mengungkap kontroversi proyek geotermal di Indonesia, termasuk insiden gas beracun, konflik lahan, dan sengketa sosial di Sorik Marapi, Dieng, Bedugul, hingga Flores–Lembata.
Deforestasi Meluas di Luar Sumatera: Kalimantan–Papua Kini Jadi Episentrum Ancaman Banjir Besar
Para pakar memperingatkan deforestasi di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi memasuki fase kritis. Banjir bandang Sumatera dianggap menjadi peringatan nasional atas risiko bencana ekologis yang berpotensi berulang jika kerusakan hutan tidak dihentikan.
Kenapa Pemerintah Tidak Menetapkan Banjir Bandang Sumatera sebagai Bencana Nasional?
Pemerintah belum menetapkan banjir bandang Sumatera sebagai bencana nasional karena fungsi pemerintahan daerah dinilai masih berjalan, meski mobilisasi penanganan berlangsung secara nasional.
Anhar Gonggong Serukan Hukuman Mati bagi Pelaku Perusakan Hutan Sumatera
Anhar Gonggong menyerukan hukuman mati bagi pelaku perusakan hutan pemicu banjir Sumbagut. KemenLHK mengungkap pola kejahatan kehutanan yang memperparah kerusakan hutan di Sumatera.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.


