BGN perketat aturan, buntut 5.000 anak keracunan makanan MBG. Semua dapur wajib dipimpin dua chef bersertifikat, 40 dapur ditutup, dan menu dialihkan ke produk lokal demi keamanan dan ekonomi rakyat.
Badan Gizi Nasional (BGN) merilis aturan baru menyusul maraknya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai kini, seluruh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib dipimpin oleh chef bersertifikat.
“Kami juga membuat aturan lagi bahwa ketentuan semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi,” ujar Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).
Setiap dapur MBG akan dipimpin dua chef utama. Satu ditunjuk langsung oleh BGN, sementara satu lagi disiapkan oleh mitra pelaksana program. “Satu pimpinan chef itu nanti merupakan wakil dari BGN. Tapi pihak mitra juga harus menyiapkan chef sebagai pendamping,” jelas Nanik.
Selain memperketat standar dapur, BGN menegaskan tidak lagi menggunakan produk makanan olahan pabrikan. Menu MBG akan mengutamakan hasil produksi warga lokal.
“Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti,” tegas Nanik.
Dalam praktiknya, roti dan makanan lain yang diberikan kepada siswa akan diproduksi langsung oleh ibu-ibu murid. “Roti itu nanti akan dibuat oleh ibunya, dan rotinya akan dimakan oleh anak-anaknya,” katanya.
Meski begitu, kebijakan tetap menyesuaikan kondisi daerah. Untuk bahan tertentu seperti susu, penggunaan produk pabrikan masih diperbolehkan sementara jika produksi lokal tidak tersedia.
