SURABAYA | SAMUDRA FAKTA – Walikota Surabaya Eri Cahyadi meminta data hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023 dipisahkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dilakukan agar intervensi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk warga miskin dapat lebih tepat sasaran.
“Data Regsosek selalu mengatakan kemiskinan di Surabaya sekian. Tapi itu karena warga luar Surabaya yang kos di Surabaya juga dimasukkan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, dikutip Selasa, 17 Oktober 2023.
Menurut Eri, data Regsosek yang saat ini ada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga memasukkan data warga luar Surabaya yang tinggal di Kota Pahlawan. Padahal, Pemkot Surabaya tidak bisa menganggarkan APBD untuk warga luar Surabaya.
“Jadi, misalnya, Surabaya kemiskinan 1 persen (Pemkot yang menilai), tapi yang dari BPS (Badan Pusat Statistik) bisa keluar 2 persen. Karena apa? (Warga) non-Surabaya juga dimasukkan,” kata Eri.
Menurut dia, Pemkot tidak bisa menganggarkan APBD untuk intervensi kepada masyarakat miskin yang bukan warga Surabaya. Oleh karena itu, perlu ada pemisahan data antara warga Surabaya dan non-Surabaya.
“Kalau itu bukan KTP Surabaya, maka bagaimana kami akan sinergikan dengan provinsi yang di luar Surabaya,” ujarnya.
Di samping itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Membangun Kota (Bappeko) Surabaya itu juga mengungkapkan bahwa pemisahan data Regsosek berdasarkan KTP ini juga menjadi keluhan dari bupati dan wali kota lainnya.
Menurutnya, hal ini dikarenakan data yang tidak seusai, akan menyulitkan pemerintah daerah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.
