Dikenal sederhana dan religius, Gubernur Riau Abdul Wahid kini menghadapi tuduhan menerima suap Rp7 miliar dari proyek PUPR-PKPP.
Dari pesantren di pelosok Sumatera Barat, Abdul Wahid meniti jalan panjang menuju kursi tertinggi di Provinsi Riau. Ia dikenal luas sebagai sosok santri, kader muda Nahdlatul Ulama (NU), dan politisi yang lahir dari keluarga sederhana.
Namun pada Rabu (3/11), perjalanan hidupnya berbelok tajam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi jatah preman (japrem) berkode “7 batang” senilai Rp7 miliar.
Kasus ini diduga terkait penambahan anggaran di Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau. Abdul Wahid, yang baru delapan bulan menjabat sebagai gubernur, kini harus berhadapan dengan lembaga antirasuah.
Dari Santri Pesisir ke Istana Negara
Lahir di Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Indragiri Hilir, pada 21 November 1980, Wahid menempuh pendidikan dasar di kampung halamannya. Ia lalu melanjutkan ke Pondok Pesantren Ashhabul Yamin, Canduang, Sumatera Barat — tempat ia menimba ilmu agama dan kepemimpinan.
Selepas pesantren, Wahid kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, meraih gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.I) pada 2004, dan kemudian Magister Sains (M.Si).
Di masa mudanya, Wahid aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan kemudian bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia dikenal sebagai kader muda yang cerdas, komunikatif, dan dekat dengan kalangan pesantren.
Wahid pernah menjabat Wakil Sekretaris DPW PKB Riau, lalu naik menjadi Ketua Dewan Syuro PKB Riau sejak 2011. Ia juga menjabat Wakil Ketua PWNU Riau dan Ketua Umum PTMSI Riau, menjadikannya salah satu figur muda yang menonjol di provinsi itu.
Karier Politik yang Melaju Cepat
Langkah politik Wahid tak berhenti di partai. Ia masuk DPRD Riau pada 2009 dan bertahan dua periode hingga 2019. Setelah itu, ia melangkah ke Senayan sebagai anggota DPR RI dan sempat menjabat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg).
